oleh

Fenomena Golput dan Tuntutan Alternatif dari “Membusuknya” Demokrasi Kita

LENTERA.CO.ID — Pada 17 April 2019 mendatang, tepat 2 bulan lagi, kita akan berhadapan dengan momentum pemilihan umum (Pemilu), dimana pertarungan 2 kandidat yang berlaga memperebutkan kursi di istana kepresidenan maupun para elit politik yang berlaga di kursi legislatif nanti. Momentum 5 tahunan inilah yang sedang dinanti-nantikan oleh elit politik lama dan para calon elit politik baru, disamping itu rakyat juga diperhadapkan dengan pilihan: siapakah yang nanti akan dipilih dan terpilih untuk memimpin bangsa Indonesia. Sementara, disisi lain, semakin menyeruaknya kelompok yang tidak ingin memberikan suaranya dipemilu nanti, kelompok ini disebut Golongan Putih (GOLPUT).

BACA JUGA
Tulisan Syaiful Bahri Ruray “Babullah, Karamat dan Pahlawan Nasional”

Poin terakhir ini–Golput, selalu menjadi polemik menjelang pemilu. Ini tidak harus dipahami sebagai sikap apatisme, namun sebagai tindakan kekecewaan atas hasil pemilu yang sudah-sudah. Sikap politik Golput didasari pada tidak ada satu pun dari capres-cawapres dan koalisinya yang bersih dari isu korupsi, perampasan ruang hidup rakyat, tersangkut pelanggaran hak asasi manusia, serta aktor intoleransi dan kriminalisasi terhadap kelompok tertentu.

Selain itu, kita juga bisa melihat penilaian atas alasan rekam jejak kandidat yang buruk, visi-misi yang absurd, kinerja asal-asalan dan tidak pernah benar-benar mewakili kepentingan rakyat dan malah memihak kalangan pemodal. Alasan lainnya adalah harapan agar pemerintahan pasca pemilu dapat membasmi “Mafia-mafia koruptor” yang menjerat para politisi, anggota DPR/Parlemen, peradilan, hakim dan penegak hukum lainnya ternyata selalu pupus ditengah jalan dan malah “mafia” kian merajalela.

Sebenarnya fenomena ini menggambarkan bahwa percaturan politik kita masih belum menjadi sebuah alternatif dari sistem demokrasi kita. Jika merujuk menggunakan logikanya Franz Magnis-Suseno: yakni, “Pemilu bukan untuk memilih yang terbaik, tetapi untuk mencegah yang terburuk berkuasa,”. Pernyataan ini terlalu sempit jika berhadapan dengan kelompok Golput, atau digunakan untuk menyoroti permasalahan Golput yang kian membengkak dari waktu ke waktu ini.

Sebagai gambaran, angka golput meningkat dari pemilu ke pemilu ini dapat dilihat dari data resmi yang menyebutkan, pada Pilpres 2004, golput pada putaran I menunjukkan angka 21,80 persen dan putaran II sebesar 23,40 persen. Pada Pilpres 2009, angka golput naik lagi menjadi 28,30 persen dan kembali meningkat pada Pilpres 2014 menjadi 30 persen. Lalu apakah akan meningkat lagi pada 2019 dipekan depan nanti? Sebelum membahas lebih jauh fenomena Golput dalam artian demokrasi sejati, saya mengajak teman-teman untuk membahas sistem demokrasi hari ini yang masih jauh dari kesadaran mayoritas rakyat.

Bagaimana Elit Politik Memperlakukan Demokrasi?

Sebenarnya, kita terlalu romantik dalam memandang gejala gerakan dalam sistem demokrasi. Seakan demokrasi indonesia sudah ada pada taraf yang paling ideologis. Padahal, demokrasi kita belum benar-benar pulih atau dipahami oleh rakyat.

Lantas, teori klasik tentang demokrasi yang didefenisikan Abraham Lincon pun mencuat: “Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Rakyat berkuasa, dan berdaulat. Benar, jika ditinjau secara teoritik bahwa kedaulatan sepenuhnya harus berada ditangan rakyat. Namun, dalam konteks Demokrasi di Indonesia, yang sepenuhnya sarat dengan kepentingan elit oligarki, apakah civil society (civil society dalam pemikiran Tocqueville, diartikan sebagai kelompok penyeimbang kekuatan Negara. Menurutnya kekuatan politik dan masyarakat sipil merupakan kekuatan utama yang menjadikan demokrasi Amerika mempunyai daya tahan yang kuat) sepenuhnya menjadi pengontrol kebijakan publik? atau sudah memahami apa itu demokrasi yang sejatinya?

Pertama, pada mei 1998, Orde Baru tidak sepenuhnya tumbang, Soeharto hanya dilengserkan tanpa membabat sisa-sisa elit politik bekingan pemerintahan Orba. Kedua Negara diambil alih elit politik lama, yang sebenarnya perlakuan terhadap demokrasi serupa dengan sistem Orba. Ketiga, selama berkuasanya Orba, keran demokrasi dikebiri, yang berujung terhadap tragedi-tragedi pahit yang belum sembuh hingga kini. Misalnya, kasus pembantaian massal tahun 1965-1966, tragedi Semanggi I dan II, Trisakti, peristiwa Tanjung Priuk, kerusuhan 1998, pembunuhan Marsinah, penculikan aktivis, kasus Munir dan banyak lagi kasus yang di tinggalkan pemerintahan Orba di era reformasi. Namun, sayangnya, reformasi pun tak bisa menyelesaikan tumpukan kasus tersebut malah menambah deretan pelanggaran HAM di Indonesia.

Lalu, apa mungkin demokrasi diera reformasi ini, kita masih percaya dengan sistem demokrasi yang masih dibawah kendali elit politik warisan Orba dan elit politik baru yang sebenarnya tak berdaya? Belum tentu.

Sehingga jangan heran, jika rakyat masih menghubungkan Demokrasi hanya dengan pemilu dan parlemen, dan ini tampaknya menjadi kesadaran mayoritas, bahwa demokrasi hanya sebatas pemilu, bahwa rakyat boleh berdemokrasi hanya ketika pemilu tiba tanpa didasari dengan kesadaran kritis sedikitpun. Elit politik kita pun acuh. Alih-alih kampanye, malah itu buntut karena tidak mau dan mampu bersaing dengan elit politik lainnya, alias takut kalah.

Lantas, arti demokrasi acapkali disalah-tafsirkan hanya sebatas situ, lebih parahnya hanya diwaktu dimana pemilihan umum berlangsung disitulah demokrasi, atau partisipasi rakyat yang luas. Kesalahan ini disambut gegap gempita oleh para intelektual konservatif dan elit politik — yang sebenarnya gagal-gempita memahami demokrasi.

Mereka (elit politik) tengah mempersiapkan energi untuk duduk di kursi–kursi mewah, menanti kucuran dana ratusan dan triliunan juta, sembari bersorak-sorak teriak ‘merdeka dan menang’. Atas apa? atas keberhasilannya menjual nama ‘rakyat’ digelanggang percaturan politik.

Itulah demokrasi kita yang hari ini dibangun dengan deretan empty signifier [Penanda kosong] dialas dengan janji, konsensus, dan kontrak politik sebagai jargon hampa tanpa makna.

Demokrasi yang seharusnya didaulatkan rakyat, prinsip kekuasaannya di tangan rakyat justru dimanipulasi oleh elite politik. Sehingga benar, jika Jacques Ranciere dalam Dissensus: Politik dan Estetika (2010), mengatakan demokrasi adalah sebuah paradoks, di mana pandangan kekuasaan oleh rakyat (demos) justru adalah lukisan muram rakyat yang memiliki kekuasaan, tetapi tak ada yang memberi mereka hak untuk menggunakannya.

Lantas, apa kaitannya dengan menguatnya kampanye Golput? menjadi alternatif kah?
Serupa dengan kejenuhan atas sandiwara Pemilu di masa Orde Baru dan era 20 tahun reformasi yang ditumpahkan dalam euforia kampanye jalanan, alasan golput bukan hanya karena tindakan moral atau apatis yang kerap disebutkan banyak orang melainkan karena kesadaran politik dari ketiadaan alternatif. Sikap ini harus dipahami sebagai protes terhadap sistem pemerintahan maupun pilihan politik (alternatif) yang dipandang tidak ada yang layak untuk dipilih. Ada juga yang salah mengartikan (atau tidak paham) bahwa Golput sama halnya merusak sistem demokrasi kita yang baru berumur jagung pasca tumbangnya pemerintahan Orde Baru yang otoriter.

Ambruknya demokrasi kita membuat lengah kelompok yang kerap menyuarakan aspirasi rakyat. Tentu, penyebab golput bukan semata karena faktor kandidat yang dinilai tidak layak dan ideal untuk diberikan mandat, melainkan juga karena sistem politik kita yang membelenggu, gemar memberangus demokrasi, dan upaya-upaya rezim mengekang hak rakyat lainnya.

Misalnya di Maluku Utara (Malut), mengutip laman resmi KPK, ada 27 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang beramasalah, kasus konflik tanah di Kecamatan Galela, Halmahera Utara (Halut) sejak 1998 hingga 2019 belum juga dituntaskan, di Gane, Halmahera Selatan, maraknya perampasan hak di sektor pertanian sawit, konflik berkepanjangan areal pertambangan beberapa daerah di Malut, misalnya di Obi, Halsel, PT. Harita Grup, di Weda, Halteng, PT. Industrial Weda Bay Indonesia Park (IWIP), di Hatim oleh sejumlah pertambangan, di Haltim, dan banyak kasus perampasan ruang hidup rakyat lainnya.
Sehingga sistem demokrasi yang kita harapkan–rakyat berdaulat–telah dikuasai oleh elit demi kepentingan mengejar profit atau memperbesar pengaruh politik oleh kepentingan-kepentingan segelintir. Dengan kata lain, privatisasi ruang demokrasi membuat rakyat terasing dari kehidupan demokrasi sendiri.

Menjadi Golput Ideologis, Bukan Sebatas Penyalur Kekecewaan

Saya melihat, golput ini dilakukan dengan kesadaran karena menilai tidak ada kontestan yang pantas untuk diberi mandat, tidak ada kandidat yang layak. Sikap politik golput juga dipilih sebagai protes terhadap pilihan kontestan yang terbatas. Golput sejatinya adalah sikap politik dalam merespons perhelatan elektoral atau pemilu. Merebut kembali demokrasi dari tangan elite oligarkis adalah skenario besar yang harus dipikirkan, sehingga kelompok golput memiliki imaginasi mengenai tujuannya dalam mempolitisir gerakan kedepan.

Selain itu, tidak boleh membiarkan demokrasi hanya dipakai sebagai sarana kompetisi elit politik untuk berebut kuasa sesama mereka sendiri. Demokrasi harus dikembalikan pada tujuan dasarnya untuk membangun sistem politik di mana rakyat berdaulat dan mengurus dirinya sendiri; di mana kehidupan civil society bisa dijaga dan dikembangkan oleh mayoritas rakyat sendiri.

Menyebarkan Gagasan Demokrasi Sejati

Menyebarkan gagasan kepada publik bahwa sejatinya demokrasi adalah partisipasi aktif rakyat sebagai pengendara kebijakan publik, bukan sebaliknya berada ditangan elit. Menghidupkan kembali ruang-ruang publik sebagai langkah awal untuk menghidupkan kembali partisipasi aktif dalam sistem demokrasi sejati. itulah yang selama ini hilang dan absen dalam kehidupan demokrasi kita.

Kelompok Golput juga harus menawarkan sebuah alternatif atas segala pertentangan-pertentangan yang ada di dalam masyarakat yang ada. Harus menjadi alat politik dan menjawab kepentingan masyarakat, bukan hanya untuk segelintir minoritas masyarakat.

Dan membangun demokrasi tanpa memisahkan pemenuhan kebutuhan masyarakat (ekonomi) dengan pengaturan dalam masyarakat itu sendiri (politik) dan hubungan-hubungan yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri (sosial).

Singkat kata, kelompok golput sebenarnya mengimpikan demokrasi yang benar-benar melibatkan seluruh anggota masyarakat secara utuh dan nyata (tidak hanya di atas proklamasi-proklamasi yang indah-indah), yang benar-benar proses keseharian dalam hidup seluruh masyarakat, dan direncanakan sekaligus dijalankan dengan kedisiplinan oleh seluruh rakyat bukan pada elit dan hanya sebatas momentum pemilu.

Penulis: Ajun Thanjer
Reporter Lentera.co.id

Tentang Penulis: RABUL SAWAL

RABUL SAWAL
RABUL SAWAL adalah Mahasiswa Unkhair sekaligus Reporter Lentera.co.id, Redaksi Media Om Desa dan Om Kota

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *