oleh

Mengenal Eksistensi Sultan Versus Kolano

(Studi Perbandingan dalam Sejarah dan Kebudayaan Maluku Utara)

KOLOM LENTERA.CO.ID — Penulis: Mustafa Mansur

Pengantar
Sebagai corak dari peradaban masa lalu, masyarakat Maluku Utara merupakan entitas kultural yang merentang dalam kontinum pertumbuhan masyarakat masa kini. Artinya bahwa pertumbuhan masyarakat itu sesungguhnya tidak terlepas dari keadaan masa lalu. Kontinuitas makna historis masyarakat itu terus diwariskan secara turun-temurun dalam pandangan dan jiwa para pewaris sejarah dan budaya di daerah ini.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa di masa lalu masyarakat di daerah ini memiliki peradaban yang dilandasi dengan bangunan politik tradisional yang berbentuk kerajaan yang pada perkembangan tertentu juga dikenal dengan nama kesultanan. Tercatat dalam sejarah bahwa sejak abad ke-13 M, telah terdapat enam kerajaan dengan kelompok-kelompok masyarakatnya yakni; Kerajaan Loloda, Moro, Jailolo, Bacan, Tidore, dan Ternate. Kerajaan-kerajaan di atas memiliki legitimasi kultural melalui kepemimpinan yang disebut kolano dan sultan.

Mengacu pada gambaran di atas, maka topik dari tulisan ini dimaksudkan sebagai suatu upaya pengkajian mencari pengertian tentang pandangan dan mentalitas masyarakat di daerah ini terkait dengan kehadiran para kolano/sultan sebagai identitas kultural masyarakat Moloku Kie Raha.

Arti dan Sejarah Penggunaan Kepemimpinan Sultan

Sultan adalah sebutan kepemimpinan Islam sebagai pengganti kepemimpinan khilafiah yang dipegang oleh seorang khalifah. Karena itulah sultan dijuluki sebagai Amirul Mu’min, Khalifatulrasyid, dan Tubaddiulrasul (pemimpin umat Islam, pengganti khalifah, dan pengemban sunnah rasul).

Dalam khasanah bahasa Arab, sultan bermkana “kekuatan, kemampuan dan pengetahuan”. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam salah satu ayat dalam Al-qur’an yang mengatakan “Engkau dapat melintasi langit dan bumi keculai dengan as-sultan”. Dari sinilah kata sultan dipakai sebagai pemimpin dalam Islam.

Pada mulanya istilah kepemimpinan sultan hanya terbatas pada kelompok masyarakat tertentu seperti di Seljuk (dataran tinggi Asia Kecil) dengan Kesultanan Seljuk Rum (1077 M) dan Kesultanan Seljuk Syria (1094 M). Sementara di Mesir ada sultan dari Dinasti Mamalik yang berdiri kira-kira sebelum 1294 M.

Ketika bangsa Turki menaklukan Seljuk pada tahun 1249 M, Turki kemudian membentuk kekuatan politik yang diberi nama Kesultanan Ottaman dengan sultan pertama bernama Usman yang pada perkembangannya juga dikenal dengan nama Turki Usmani. Setelah menaklukan Dinasti Mamalik di Mesir pada tahun 1517 M, Kesultanan Turki Usmani kemudian tampil sebagai kekuatan Islam yang besar pada zamannya.

Namun sebagai Amirul Mu’minin, kepemimpinan sultan sebenarnya berlaku untuk semua umat Islam. Akan tetapi fakta sejarah menunjukan bahwa Kesultanan Turki hanya memiliki kekuasaan atas daerah-daerah tertentu di Timur-Tengah. Bahkan di Timur Tengah juga terdapat kerajaan Safawi di Persia yang kekuasaannya kecil dibandingkan Kesultanan Turki. Setelah Perang Dunia I, daerah-daerah yang berada dibawah kontrol Kesultanan Turki kemudian berada dibawah protektorat Inggris Raya (Britaniyah Raya) dan Prancis, sebelum daerah-daerah tersebut menjadi negara berdaulat. Bahkan Turki melalui revolusi 1917 M dibawah pimpinan Kemal Attatur, berhasil mengubah bentuk negaranya dari kesultanan menjadi republik sekuler. Sementara revolusi Iran, mengubah Kerajaan Persia menjadi Republik Islam Iran.

Negara-negara di Timur Tengah pun kemudian membentuk model kepemimpinan yang berbeda-beda. Ada yang menerapkan bentuk monarki, ada juga yang menerapkan bentuk presidensil dan parlementer, tetapi ada juga yang masih memakai simbol kepemimpinan Islam dengan sebutan Amir atau Emir. Amir atau Emir adalah pemimpin dari emirat-emirat seperti Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan lain-lain.

Model kepemimpinan sultan di Turki, ternyata juga merembet sampai ke Asia Tengah dan Asia Tenggara. Di Asia Tenggara khusus Indonesia, gelar sultan telah dipakai di Pasai pada abad ke-13 M, sedangkan di Jawa, Kalimantan (Borneo), Sulawesi, dan Maluku, gelar sultan baru dikenal pada abad ke-15 M. Di Jawa, gelar kepemimpinan sultan untuk pertama kalinya disandang oleh Raden Patah sekaligus sebagai sultan pertama Kesultanan Demak. Ia bergelar “Senopati Jimbun Ngabdurrahman Panembahan Palembang Sayidin Panatagama”. Kehadiran Kesultanan Demak sesunggunya tidak terlepas dari pengaruh kebudayaan Islam yang diperkenalkan oleh para sunan (wali) yang lebih popular disebut Wali Songo (Sembilan Wali).

Dalam perkembangannya, sunan ternyata juga menjadi kesatuan politik dari sebagian kekuatan kultural masyarakat Jawa. Hal ini dapat digambarkan dari keadaan pada abad ke-18 M, tepatnya pada tahun 1755, lahirlah Kasunanan Surakarta yang merupakan pecahan dari Kerajaan Mataram di samping Kesultanan Yokyakarta.

Di Maluku, terutama Maluku Utara, kepemimpinan sultan untuk pertama kalinya disandang oleh Zaenal Abidin dari Ternate pada tahun 1486 M. Ia menggunakan gelar sultan karena adanya pengaruh Islam dari Jawa ketika Ia memiliki hubungan dengan Sunan Giri yang memberikan pengetahuan Islam melalui pendidikan pesantrennya. Dengan demikian, Sultan Zaenal Abidin (Sultan Ternate) merupakan peletak dasar kepemimpinan Islam di Maluku Utara, menyusul Sultan Tidore, Bacan, dan Jailolo.

Namun sebelum adanya kepemimpinan sultan, di Maluku Utara telah ada bentuk kepemimpinan kerajaan yang dikenal dengan sebutan kolano.

Pengertian Kolano dan Hubungannya dengan Sultan

Banyak generasi saat ini belum memahami kedudukan kolano dengan sultan. Secara tekstual, sebenarnya kolano dan sultan memiliki makna yang sama. Namun secara kontekstual terdapat perbedaan antara keduanya. Sultan identik dengan kepemimpinan Islam dan kolano adalah kepemimpinan yang tidak terbatas pada Islam, tetapi untuk semua golongan.

Dalam bahasa Ternate, kata kolano berasal dari suku kata “koko-la-nao”. “Koko” artinya “tegak/berdiri”, “la” menunjukkan “supaya”, dan “nao” artinya “kencang/kuat”. Jadi, kolano artinya tegak di atas kekuatan. Sementara dalam bahasa Loloda, kata kolano diasumsikan dengan kata “goko-la-no-nunau”. “Goko” artinya “berdiri/tegak”, “la” = ‘agar’ (kata sambung), “no” menunjukkan “dia’ seorang lelaki (he), dan “nunau” artinya ‘laki-laki’, sedangkan “no-nunau”, menujukkan “kesaktian/kekuatan/kehebatan/keperkasaan” seorang lelaki. Jadi, kata Goko-la-no-nunau berarti berdirinya (berkuasanya) seorang lelaki sakti/kuat/hebat/perkasa. Sebagai orang yang kuat/besar/sakti, kolano mendapat pengormatan Jo’Ou. “Jo” memiliki konotasi yang sama dengan “Tuan”, sementara “Ou” dikonotasikan dengan sifat “mulia/agung”. Adapun kata Jou lebih ditujukan untuk menyebut Tuhan (Allah). Dalam konteks inilah hubungan antara rakyat (bala) dengan kekuasaan (kolano) disebut “maco Ou” yaitu pengabdian rakyat kepada kolano sebagai simbol negara (kekuasaan atu pemimpin). Dari sinilah muncul filosofi “Jou kasa, bala kage”, sedangkan dalam hubungannya dengan Tuhan, konsep “maco Ou” lebih diposisikan sebagai bentuk dan proses penghambaan manusia kepada-Nya (dikenal dengan Filosofi Jou se Ngogangare). Dalam Islam dikenal dengan konsep Hamlum Minallah (Hubungan vertikal manusia dengan Allah). Di Jawa, kata Jou, Jo’Ou memiliki konotasi yang sama dengan kata gusti, dan kolano sama dengan prabu, maka disebut Gusti Prabu. Jika ditujukan untuk Sang Pencipta, disebut Gusti Allah. Itulah latar belakang penggunaan istilah kolano dalam struktur kerajaan-kerajaan di Maluku.

Kepemimpinan kolano di atas sesungguhnya telah dikenal di zaman Majapahit. Hal ini dapat dilihat dalam kitab Nagarakertagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca menyebutkan bahwa pada masa paling tua telah berkuasa seorang kolano di Loloda Halmahera. Masa paling tua di sini memberi kesan bahwa kekuasaan kolano telah ada sebelum berdirinya Kerajaan Majapahit. Kesan ini memiliki alasan yang dapat dibuat perbandingan bahwa Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1296 M (akhir abad ke-13), sedangkan kerajaan-kerajaan di Maluku Utara berdiri pada awal dan atau pertengahan abad-ke-13 M. Kerajaan Ternate misalnya berdiri pada tahun 1257 M dengan kolano pertama bernama “Cico Bunga” bergelar “Baab Mashur Malamo”. Namun kemungkinan sebelum tahun 1257 M, Kerajaan Loloda telah berdiri. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kerajaan Loloda adalah kerajaan tertua di Maluku sebagaimana yang tercatat dalam beberapa literatur sejarah lokal maupun tradisi oral (lisan) pada masyarkat Loloda. Selain itu, sumber dari Kitab Nagarakertagama Majapahit di atas juga menjadi studi perbandingan. Tetapi kapan tepatnya berdiri Kerajaan Loloda juga tidak bisa dipastikan. Dalam tradisi oral masyarakat Loloda, hanya dapat mengemukakan bahwa kolano pertama dikenal dengan nama Kolano Tolo alias Usman Malamo. Kolano pertama ini disakralkan dengan sebutan Kolano Madadi atau Kolano Madihutu (raja di masa awal).

Namun sebelum masyarakat mengenal kolano, telah terdapat kepemimpinan kelompok masyarakat yang disebut “momole”. Dalam sejarah Maluku Utara, masa ini disebut dengan masa pra kolano. Dari sudut pandang bahasa lokal (Ternate), momole adalah antonym dari kata kolano. “Mo” menunjukkan “dia-seorang perempuan (she)” dan ”mole” dari kata tongole yang berarti “sakti”. Jadi Momole adalah pemimpin komunitas masyarakat yang dipegang oleh perempuan sakti, sedangkan kolano pada awalnya adalah pemimpin komunitas masyarakat yang dipegang oleh laki-laki sakti.

Berdasarkan gambaran di atas, maka dalam pemaknaan kolano sebetulnya sama dengan sultan yakni pemimpin yang dipegang oleh orang-orang yang memiliki kekuatan-kekuatan tertentu (kekuatan supranatural dan magis ketika itu). Namun secara politik dan periodik, kolano dan sultan berada dalam ruang dan waktu yang berbeda. Kepemimpinan kolano telah hadir jauh sebelum gelar sultan dipakai. Bahkan kolano memiliki legitimasi kultural yang kuat ketimbang sultan. Gelar sultan baru dikenal pada tahun 1486 M.

Pada konteks tertentu simbol kolano menjadi sarana komunikasi dan pengambilan keputusan politik dalam kerajaan atau kesultanan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya Idin Kolano, Jaib Kolano, Bobeto Kolano dan Parentah Kolano. Dan sebagai kekuatan politik tradisional, para kolano di Maluku Utara dijuluki dengan legitimasi kultural yakni; (1) Ternata, Alam Makolano, (2) Tidore, Kie Makolano, Jailolo, Jiko Makolano, (4) Bacan, Dehe Makolano, dan (5) Loloda, Kolano Toma Dodego Ngara Mabeno.

Penutup

Demikianlah pandangan mengenai eksistensi kolano dan sultan di Maluku Utara. Pandangan ini hendanknya dimaknai sebagai adanya perubahan sikap dan tindakan dalam suatu tatanan kehidupan yang beraturan serta berkepemimpinan. Eksistensi para sultan (kolano) di bumi Moloku dengan simbol-simbol legtimasi di atas sesungguhnya menunjukkan adanya solidaritas antar wilayah yang secara strukturis (wawasan strukturis) dapat dikembangkan sebagai pola interaksi dan komunikasi dalam penguatan demokrasi lokal maupun dalam membangun akselerasi pembangunan dari suatu kesenjangan wilayah, sosial, dan budaya. Terima kasih. []

Tentang Penulis: MUSTAFA MANSUR

MUSTAFA MANSUR
MUSTTAFA MANSUR adalah Dosen di Fakultas Ilmu  Budaya, Universitas Khairun Ternate

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 comment