Download

QUO VADIS POROS MARITIM

Alfred Thayer Mahan, seorang Perwira Tinggi Angkatan Laut Amerika Serikat, dalam bukunya “The Influence of Sea Power upon History” , menjelaskan teori tentang Sea Power merupakan unsur terpenting bagi kemajuan dan kejayaan suatu negara, yang mana jika kekuatan-kekuatan laut tersebut diberdayakan, maka akan meningkatkan kesejahteraan dan keamanan suatu negara. Sebaliknya, jika kekuatan-kekuatan laut tersebut diabaikan akan berakibat kerugian bagi suatu negara atau bahkan meruntuhkan negara tersebut.

Letaknya yang strategis membuat Indonesia menjadi negara yang cukup diperhitungkan dalam dinamika politik ekonomi global. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang memiliki luas laut 5,8 juta km2, dengan panjang garis pantai 81.000 km2, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan potensi sumberdaya kelautan melimapah. Secara geografis Indonesia diapit oleh dua benua yaitu Asia dan benua Australia, serta dikelilingi oleh dua samudra yaitu samudra Hindia dan samudra pasifik. Dengan posisi dan kerakteristik tersebut Indonesia dinobatkan sebagai poros ekonomi baru yang nantinya bisa mengendalikan perekonomian global.

Dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki oleh indonesia, membentuk sebuah kesadaran bersama serta komitmen berbagai kalangan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia seperti yang telah digebuh gebuhkan oleh pemerintahan Jokowi-JK hari ini. Sejujurnya maritim menjadi isu central dalam pembangunan bukanlah sesuatu yang baru bagi Indonesia, pemerintahan sebelumnya bahkan di era-orde lama maritim sudah menjadi salah satu sektor yang harus ditumbuh kembangkan, karena dinilai memiliki prospek yang cukup besar untuk masa depan bangsa dan negara. Deklarasi Djoeanda 13 Desember 1957 menjadi etape awal serta pintu masuk Indonesia menegaskan komitmen menjadikan laut sebagai bagain terpenting dari wilayah NKRI, spirit perjuangan kemudian dituangkan dalam konsep wawasan nusantara, UU No 4/1960 tentang Perairan dan dilanjutkan dalam konvensi dunia yang kenal dengan nama UNCLOS  (United Nations Convention on the Law of the Sea) pada tahun 1982 di Genewa. Memberikan sebuah pengakuaan atas kedaulatan Indonesia secara yurisdiksi, mempunayai hak dan kewenagan penuh untuk mengelolah, mengatur serta memanfaatkan kekayaan laut bagi kepentingan masyarakat Indonesia.

UNCLOS kemudian diratifikasi dalam UU No 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982, sehingga konsekuensi logis bagi bangsa Indonesia yaitu adanya amanat yang harus dilaksanakan berupa hak-hak dan kewajiban dalam pengelolaan wilayah kelautan Indonesia berdasarkan hukum internasional. Rasanya belum cukup dengan itu, kembali pada tanggal 18 Desember 1996 di Makasar dicanagkan deklarasi Negara Maritim Indonesia, yang kemudian dilanjutkan dengan deklarasi Bunaken, dan pada tahun 2009 dengan inisiatif pemerintah daerah Sulawesi Utara mendorong forum World Ocean Confrence di Manado. Sejumlah forum yang melahirkan kesepakatan tentang kemaritiman merupakan wujud komitmen menjadikan laut sebagai proritas pembangunan nasional.

Sektor kelautan dalam pembanguna mendapat respon yang luar biasa hingga pemerintahan sekarang (Jokowi-JK), dengan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang berbasis pada aspek potensi sumberdaya: Perikanan, Pehubungan laut, Industri Maritim, Pertambangan dan Energi, Wisata Bahari, Pembangunan SDM, IPTEK dan Kelembagaan Maritim. Visi kemaritimna yang telah diangkat oleh pemerintahan Jokowi-JK merupakan upaya merecovery gagasan gagasan sebelumnya yang sudah dilembagakan maupun yang belum dilembagakan untuk diimplementasi secara nyata demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menjadikan Indonesia sebagai poros maritim tidak terlepas juga dari sebuah pertimbangan secara sosiologis dan historis bangsa Indonesia.

Mengembalikan Kejayaan maritim

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai bangsa pelaut karena, dengan semboyang nenek moyang kita seorang pelaut.  Masyarakat yang hidup diwilayah pesisir dikenal sebagai masyarakat maritim, dimana laut dijadikan sebgai pusat aktivitas ekonomi dan ruang interaksi sosial dari kebiasan hingga membentuk sistem budaya yang berpuncak pada nilai peradaban yang dikenal dengan peradaban pesisir. Hidup tanpa sekat, saling membantu antar sesama, serta pekerja keras, sangat terbuka serta memiliki tingkat religiusitas yang tinggi atas sebuah keyakinan/kepercayaan, merupakan watak khas dari masyarakat pesisir yang notabenenya bekerja sebagai nelayan. Mengelolah dan menjaga sumberdaya laut dengan cara mereka sendiri, bagi masyarakat maritim laut sebagai pusat kehidupan yang di berikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, laut merupakan bagian dari jiwa raga masyarakat pesisir selama ratusan tahun. Sejarah telah mencatat bahwa peradaban bangsa indonesia adalah peradaban maritim, yang hadir jauh sebelum bangsa ini bernama Indonesia. Manusia yang berasal dari berbagai pelosok dunia datang menghampiri ribuan kepulauan yang tersebar di nusantara sejak zaman sebelum masehi, waktu berjalan membentuk sekelompok masyarakat dengan sejumlah norma dan nilai kearifan sebagai benteng pelindung tatanan kehidupan masyarakat pesisir di kala itu.

Conektivitas lintas benua/lintas negara bukan merupakan produk manusia moderen, sejarah telah mencatat bahwa awal abad masehi masyaraket pesisir secara aktif sudah melakkan perdaganga serta pelayaran lintas benua dan negara, begitu juga dengan masyarakat peisir bangsa Indonesia yang memiliki peran penting sebagai subjek penentu pelayaran dan perdagangan internasional antara dunia barat dengan dunia timur melalui Selat Malaka. Keterlibatan tersebut bukan tanpa alasan, karena indonesia yang awalnya dikenal sebagi nusantara memiliki potensi komoditi rempah rempah di wilayah Maluku Kie Raha menjadi magnet kehadiran bangsa bangsa eropa. Dengan posisi nusantara yang strategis sebagai jalur perdagangan, maka masyarakat nusantara memiliki peran yang sangat strategis dalam dunia perdagangan. Pada zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, selat Malaka di posisikan sebagai gerbang pelayaran dan perdaganan dunia. Tidak hanya di daerah Jawa, dibagian Timur Nusantara pun ramai dengan akvitas pelayaran dan perdagangan melalui jalur jalur antar pulau Kalimatan, NTT, sulawesi, maluku (Maluku/Maluku Utara) hingga papua yang terintegrasi dalam perdaganagan internasional. Dinamika perdagangan tersebut perkembang pesat selama puluhan abad, dan Nusantara menjadi poros baritim dan pusat aktivitas perdagangan bebas, walupun pad akhirnya dikuasai oleh bangsa bangsa eropa, spanyol, cina, belanda serta jepang yang telah menindas serta mengekpolitasi besar besaran sumberdaya yang di miliki selama ratusan tahun. Sehingga smapai lpada revolusi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 yang di gagas oleh segenap anak muda Indonesia.

Paling tidak Sejarah ini telah menunjukkan bahwa Indonesia pernah berjaya sebagai bangsa maritim dikurun waktu tertentu. Cerita kejayaan nusantara harus menjadi spirit pembangunan proros maritim kedepan, didukung dengan kelimpahan potensi kelautan, mentalitas masyarakat pesisir, serta letak geografis yang sangat strategis. semuanya memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk tambil sebagai negara maritim terkuat di dunia, asalkan pengelolaan dan pemanfatan tepat sasaran. Mejadikan kelautan sebagai sektor proritas dalam visi pembangunan nasional menjadi kerinduan dan harapan bersama. Menurut Prof. Rohmin Dahuri potensi kelautan yang dimiliki oleh indonesia, apabila dikelolah secara baik maka Indonesia akan menjadi negara yang sejahtera dan maju di dunia. Memang benar bukan perkara muda untuk mewujudkan indonesia sebagai poros maritim, dan sangat tidak mungkin hal itu diwujudkan dalam waktu 5 tahun kepemimpinan Jokowi-JK. Ribuan persoalan siap menghadang, dari berbagai subsektor kelautan baik pengelolaan perikanan, insfrastruktur, perbatasan antar negara, keamanan alur laut perdagangan yang masih lemah, tata kelolah migas yang rapuh serta kondisi masyarakat pesisir sangat memprihatinkan dari aspek ekonomi maupun sumberdaya manusia.

Potensi Kelautan; Sumber Kekuatan Poros Maritim

Kekuatan poros maritim sangat betumpuh pada potensi kelautan yang di miliki oleh Indonesia. Sebagai negara kepulauan Indonesia diakui dunia adalah negara yang memiliki kekayaan laut melimpah, namun tidak diikuti dengan kesejahteraan dan kemajuan abngsa. Potesni yang meilih sekaa menjadi kutukan terhadapp kehidupan masyarakat terutama pesisir yang masih jauh dari hidup layak. Sejatinya Indonesia memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh  negara lain, begitu pula dengan kekuaragan yang lebih banyak dibandingkan dengan negara negara laut yang notabene lautnya tidak seluas Indonesia, potensinya tidak sekaya Indonesia, namun bisa tampil sebagai negara dengan sektor kelautan termaju di dunia, kita sebut saja jepang dan thailand.

Menurut Sudirman Saad (Ditjen Kelauatan, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil kementrian Kelauatan dan perikanan), dalam Berita Satu.com. menjelaskan bahwa potensi sumberdaya maritim cukup besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dari perikanan, termasuk perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan sebesar US$ 47 miliar per tahun. Sedangkan dari pariwisata bahari mencapai US$ 29 miliar per tahun. Dari energi terbarukan sebesar US$ 80 miliar per tahun yang terdiri dari energi arus laut, pasang surut, gelombang, biofuel alga, panas laut. Sementara Biofarmasetika laut sebesar US$ 330 miliar per tahun. Dengan melimpahnya keanekaragaman hayati laut indonesia, dapat digunakan untuk pengembangan industri bioteknologi bahan pangan, obat-obatan, kosmetika dan bioremediasi. Sedangkan dari sektor transportasi laut ada potensi US$ 90 miliar per tahun. Sementara minyak bumi dan gas offshore senilai US$ 68 miliar. Sebanyak 70% dari produksi minyak dan gas bumi berasal dari pesisir, dengan 40 dari 60 cekungan potensial mengandung migas terdapat di lepas pantai, 14 di pesisir dan hanya 6 di daratan. Hasil seabed mineral mencapai US$ 256 miliar per tahun, sektor industri dan jasa maritim mencapai US$ 72 miliar per tahun dan garam mencapai US$ 28 miliar per tahun. Dengan demikian maka total nilai potensi maritim yang dimiliki oelh Indonesia sebesar US$ 932 miliar per tahun. selayaknya indonesia tidak lagi menjadi negara yang IPM-nya urutan 124 dari 128 negara, tidak lagi menjadi negara penghutang terbesar di Asia, serta Indonesia sudah bisa keluar dari krisis ekonomi yang sampai sekarang masih menderah. Namun dimana nilai potensi hanya menjadi merek semata, pemanis serta pengantar tidur para penguasa kepda seluruh masyarakat Indonesia selama ini. Artinya bahwa kesdaran terhadap kelimpahan potensi kelautan sudah lama terbangun, serta berbagai komtmen yang diimplemetasikan dalam kebijakan pembangunan dilakukan lewat kementrian kementrian terkait, akan tetapi kebijakan tersebut selama ini tidak memberikan hasil yang optimal berupa kontribusi terhadap PDRB nasional dari sektor kelautan. Namun diakui oleh semua pemangku kepentingan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan sektor kelautan masih perhadapkan dengan sejumlah persoalan, baik secara struktural maupun secara cultural.

Kekayaan laut Indonesia diakui dunia internasioanl, menjadi satu kekuatan penting ekonomi baik ditingkat nasional maupun  internasional. Kekayaan tersebut telah mengerakan semua mata tertuju di Indonesia, sebagai poros baru ekonomi maritim dunia. Gagasan maritim kemudian di sambaut antusias oleh semua kalangan, terutama negara negara yang memiliki kepentingan langsung dengan sumberdaya laut Indonesia serta posisi Indonesia yang cukup strategis. Walupun substansi tentang poros maritim masih terkesan abstrak dan mengawang awang, karena jauh dari realitas pengelolaan sumberdaya kelautan selama ini. Laut Indonesia menjadi sasaran utama selain potensi sumberdaya, disisi lain juga menjadi jalur pelayaran arus barang dan jasa lintas negara dan lintas benua. Posisi geografis yang strategis menjadiakan indonesia sebagai pintu gerbang ekonomi dalam dinamika ekonomi politik kedepan. Anugrah terbesar bagi Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar. Indonesia terdapat tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang dapat digunakan sebagai lalu lintas pelayaran internasional. ALKI I terdiri dari alur Selat Sunda, Karimata, Natuna dan Laut China Selatan. ALKI II melalui Selat Lombok, Makassar dan Laut Sulawesi. ALKI III berkaitan dengan alur laut yang ada di Laut Timor dan Laut Arafuru yang dikelompokkan dalam ALKI III-A melalui laut Sawu-Ombai, Laut Banda (bagian Barat P. Buru), Laut Seram, Laut Maluku dan Samudra Pasifik. ALKI III-B melalui Laut Timor, Selat Leti, Laut Banda bagian Barat P. Buru), laut Seram, Laut Maluku, Samudra Pasifik. ALKI III-C yaitu Laut Arafuru, Laut Banda (bagian barat P.Buru), Laut Seram, Laut Maluku dan Samudra Pasifik. Memanfaatkan posisi strategis kepulaun indonesia menjadi sebuah keharusan dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan masyarat. Namun harsus diakui bahwa kelimpahan potensi yang dimiliki belum didukung dengan fasiliats infrastruktur untuk pemanfatan dan pengelolaan, misalnya fasiliats pelabuhan bongkar muat maupu pelabuhan perikanan.

Problem Kebijakan Pengelolaan; Sebuah Tantagan Poros Maritim

Dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (3) disebutkan, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Bunyi pasal tersebut memberikan sebuah penegasan bahwa kekayaan alam yang di miliki oleh bangsa harus dikusai oleh negara, dan dikelolah dengan mengedepankan kepentingan masyarakat diatas segalanya. Menjadi  spirit dasar tata kelolah sumberdaya alam, begitu juga dengan sumberdaya keluatan, yang tentuhya selama ini masih diperhadapkan dengan berbagai masalah baik berupa infrastruktur, SDM, dan lain lain, sehingga pada sub.sektor sumberdaya keluata tertentu di kuasai oleh asing.

Pengakuan terhadap sumberdaya kelautan indonensia tidak dapat dielakan lagi, dunia menyanjung bahkan bersimpati dengan posisi geografis, sosiocultur, kelimpahana potensi. Tapi terkadang merasa sedih dengan  realitas pembangunan Indonesia yang masih jauh dari harapan, yang sangat tidak sebanding dengan potensi alam yang dimiliki. Dari tahaun ketahun sektor keluatan selalu menjadi tema central dalam pembangunan, sejumlah kebijakan pun digagas melalui kementraian kelautan dan perikanan dari periode ke periode. Disetiap tahun untuk merealisasikan kebijakan dalam sektor keluatan dan perikanan, pemerintah mengalokasikan anggaran yang cukup besar lewat ABPN.

No Tahun Jumlah (Triliun)
1 2008 Rp3,20 Triliun
2 2009 Rp3,70 Triliun
3 2010 Rp3,19 Triliun
4 2011 Rp4,91 Triliun
5 2012 Rp5,99 Triliun
6 2013 Rp7,07 Triliun
7 2014 Rp5,60 Triliun

Sumber: Pusat Data dan Informasi KIARA (Desember 2013)

Pengalokasian anggaran ABPN yang cukup besar diatas, diharapkan bisa menjadi stimulan bagi pemerintah maupun masyarakat untuk mendorong pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang lebih baik, sehingga memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pembangunan nasional maupun daerah. Namun faktanya pemanfataan dan peneglolan terhadap sumberdaya perikanan belum optimal, sehingga apa yang dikeluarkan oleh peberintah tidak sebanding dengan apa yang diterima. Mengurai persoalan perikanan dan kelautan, bagaikan mengupas bawang, dimana terdapat lapisan disetiap sisi saat di kupas. Artinya bahwa persoalan kebijakan prikanan tidak bisa di lihat dalm satu aspek semata, harus diakui bahwa kajian terhadap persoalan perikanan dilakukan secara komprehensif. Karena laut merupakan media yang di dalamnya menyediakan sejumlah sektor produksi baik pertambangan Migas, perikanan (tangkap/budidaya), wisata bahari, jasa perhubungan, sumber farmakologi untuk obat obatan dan lain lain, semuanya sampai hari ini belum dimanfaatkan secara baik. Padahal wacana dan isu tentang sumberdaya kelautan sudah menjadi trendi topic dalam perencanaan pembangunan nasional maupun daerah, alhasil realisasinya masih jauh dari target yang inggin dicapai. Harus diakui bahwa banyak faktor menyebaban kemacetan realisasi sejumlah program kebijakan kelautan dan perikanan selama ini diantaranya, pertama: lemahnya politik anggaran terutama pengalokasian untuk pengembangan didaerah kabupaten kota, kedua. Kebijakan perikanan masih bertumbuk pada growth oriented, ketiga. Disconec antar sektor, keempat. Lemahnya suberdaya manusia, kelima. Masih banyak kebijakan perikanan yang berorientasi proyek, jangka pendek, dan tidak berorientasi program jangka panjang, keenam. Minimnya penguasaan terhadap persoalan kelautan perikanan sehingga kebijakan sering tidak tepat sasaran.

Kompleksitas permasalahan serta banyaknya segi yang harus ditangani dalam pembangunan berbasis maritim menuntut kebijakan lintas sektoral yang efektif. Maka pengelolaan laut Indonesia harus melibatkan banyak lembaga, yaitu Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI AL, dan Polri. Yang kesemuanya memiliki tugas dan kewenagan sesuai denagn yang diperuntukkan. Dengan begitu banyak lembaga yang berkecimpung di laut sebenarnya dapat menjadi peluang maupun hambatan dalam pembangunan maritim. Maka menjadi kekuatan untuk merebut peluang sebagai negara maritim terkuat apabila semua stakeholder maritim bisa bersinergi. Namun menjadi hambatan jika yang terjadi sebaliknya.

Qou Vadis Poros Maritim.?

Dinamika pengelolaan sektor kelautan yang semakin komplit, menghadirkan sebuah pertanyaan mendasar yaitu mau dibawah kemana poros maritim.?. pertanyaan ini setidaknya mengugah kita semua tentang kebijakan yang didengung dengungkan oleh pemrintahan Jokowi-Jk hari ini. Bukan tanpa dasar pertanyaan ini diajukan, akan tetapi sejumlah ketidak pastian tentang arah kebijakan poros maritim pun mulai nampak. Belum terlihat secara jelas blue print sebagai peta jalan kebijakan poros maritim, wlaupun pemerintah dengan sejumlah argumentasinya tentang kekayaan potensi laut, kelemahan, kekurangan serta tantangan pengelolaan wilayah laut sebagai sumber kehidupan bangsa, namun grand desain tentang poros maritim belum jelas. Sedikit masyaraktat terhidur, dan adrenalin pun terpacu dengan aksi yang dilakukan oleh menteri kelautan dan perikanan Susi Pujiastuti beberapa waktu silam tentang pembakaran kapal asing, moratorium izin penagkapan kapal besar, larangan ekspor beberapa komoditi produksi perikanan seperi lobster dan lain lain. Akan tetapi belum bisa menjadi sebuah cerminan tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Ketika kita menyadari betul bahwa laut Indonesia yang luas memiliki potensi yang melimpah, dan komitmennya harus berdaulat atas laut sehingga kejayaan kerajaan pada masa silam bisa dikembalikan. Ketika dunia mengakui sriwijaya dan majapahit serta sejumlah kerajaan dinusantara sebagai bangsa maritim terkuat di zaman itu, bukan karena kebijakan pengelolaan sumberdaya perikanan, akan tetapi kemampuan mereka menguasai jalur perdagangan dunia dan kekuatan menyatukan wilayah nusantara dengan armada laut yang tanguh.

Indonesia menjadi negara yang secara geografis sangat steratgis dalam percaturan ekonomi politk dunia kedepan, dengan pasific sebagai arena pertarungan. Diapit oleh dua benua dan dua samudra, maka laut Indoneisa 40% menjadi wilayah yang natinya dilalui oleh arus perdagangan bebas kedepan. Begitu juga dengan potensi migas yang melimpah, dimana terdapat 60 % cekungan minyak berada di wilayah laut, dengan persentasenya 40 % diwilayah pesisir dan sisanya laut lepas. Potesi wisata bahari yang kaya akan menjadikan Indonesia sebagai episentrum wisatawan dunia diera perdagangan bebas kedepan, kemajuan ilmu dan teknologi dibidang farmakologi dunia juga melirih kekayaan kenekargaman hayati laut Indoneisa.

Pertanyaannya, bagaimana kesiapan kemetrian atau institusi terkait degan peluang sejumlah potensi yang berada di laut selain sektor perikanan. Penulis memiliki keyakinan bahwa poros maritim belum memiliki peta jalan keterpaduan pengelolaan laut antar sektor yang saling menguntungkan, karena jika sudah maka aksi nyata seharusnya terlihat, semuanya berdiri dengan frem sektoral masing masing yang masih dihantui oleh sejumlah maslah yang terdapat dalam sektor sektor tersebut. Dengan banyaknya problem dan tantangan berat kedepan tetang tata kelolah laut untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, maka bagi penulis saatnya pemrintah harus memilih sektor yang harus diproritaskan, karena sangat tidak mungkin semuanya dijalankan serentak, sementara keterbatasan SDM, Angaran dan lemahnya posisi tawar di tingkat Internasiona.

Sejatinya pemerintah membutuhkan kecepatan dan ketepatan untuk mendesain road map tetang poros maritim, sehingga tidak ketinggalan dengan sekenario Cina tentang jalur sutra dan pembangunan terusan atau kanal di kra Isthmus, Thailand yang menghubungkan laut Cina selatan, teluk Thailand dan samudra India.

Penulis : AWI DJALAL
(Pegiat Ocean Institute)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Download