Download

PENDEKATAN PROGRAM KEMITRAAN; Sebuah Otokritik

Sektor kelautan dan perikanan dewasa ini mendapat perhatian yang lebih dari berbagai kalangan, terutama pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Fokus perhatian tersebut mengigat bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki luas laut 5,8 juta km2, dengan panjang garis pantai 81.000 km2. Sebagai negara kepulauan Indonesia memiliki sumberdaya laut yang begitu melimpah terutama potensi perikanan baik tangkap maupun budidaya. Kayanya potensi perikanan tersebut menuntut pemerintah sebagai penguasa negara untuk bisa mengelolah dan memanfaatkan potensi perikanan secara maksimal sehingga dapat memberikan dampak terhadap kesejahteraan kehiduoan masyarakat.

Sudah sejak lama Perikanan sebagai sektor unggulan dan menjadi isu sentral dalam pembangunan, apa lagi setelah fase reformasi yang sudah berjalan belasan tahun. Akan tetapi pengelolan dan pemanfatan sumberdaya perikanan belum bisa menunjukkan sebuah kinerja yang baik. Artinya bahwa sektor perikanan belum memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan nasional maupun kehidupan masyarakat. Pengeloalan dan pemanfatan sektor perikanan selama ini belum optimal, walaupun disadari bahwa perikanan merupakan sektor yang multiaktor sehingga tidak bisa menjadi tanggung jawab pemerintah semata, namun harus perlu keterlimbatan semua pihak terutama masyarakat dan swasta.

Keterlibatan semua stakeholder dalam pengelolanan sumberdaya perikanan merupakan hal yang lumrah, dan wajib hukumnya. Sejarah mencatat bahwa rezim pengelolaan perikanan selama ini tidak optimal, sektor perikanan masih di perhadapkan dengan sejumlah problem baik kemiskinan nelayan, degradasi sumberdaya perikana hingga pada infrastruktur pengelolaan yaang maish kurang. Harus di akui bahwa paradigma pola pendekatan pembagunan keluatan dan perikanan dikonstruksi kembali dalam rangka mendorong pemberdayaan serta kemandirian masyarakat pesisir memanfaatkan sumberdaya perikanan yang tersedia.

Sejumlah program yang berorientasi pemberdayaan pernah di gagas oleh pemerintah lewat kementrian Kelauatan dan perikanan, sebut saja program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP) tahaun 2006, PNPM kelautan perikanan tahun 2009 dan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) tahun 2011, dengan melibatkan sejumlah pihak (kemitraan). Ketiga program yang berkedok pemberdayaan dari tahun 2006 hingga 2012 mengeruk angaran negara (APBN) yang cukup besar. Ketiga program tersebut memiliki spirit yang sama, dimana pemberdayaan sebagai output yang harus dicapai. Masyarakat  pesisir yang notabene sebagai nelayan cukup antusias serta menaruh harapan penuh dengan hadirnya ketiga program yang memberikan akses modal, sarana dan pasar. DKP 2008 melaporkan bahwa program PEMP sudah dilaksanakan di 293 Kabupaten/Kota pada 9.515 desa pesisir dan telah menghasilkan Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir-Mikro Mitra Mina (LEPP-M3) sebanyak 324 buah dan telah mengalokasikan dana ekonomi produktif sebesar Rp. 518,59 miliar. Begitu juga program Pemberdayaan Usaha Mandiri Pedesaan (PUMP)  hingga pada tahun 2012 telah menyalurkan bantuan penguatan modal kepada 3600 kelompok pembudidaya ikan yang tersebar di 377 Kabupaten/Kota di 33 Propinsi dengan jumlah dana 234 miliar rupiah.

Problemnya adalah tidak adanya data kuntitatif tentang target keberhasilan yang telah di capai, kita ketahui bersama bahwa hingga kini wilayah pesisir menjadi kantong kemiskinan yang sangat produktif. Data BPS 2011 melaporkan bahwa penduduk miskin Indonesia mencapai 30,02 juta jiwa, yang sebgain besarnya adalah masyarakat pesisir. Memberikan indikasi jika program PEMP, PNPM KP dan PUMP yang dilakukan dengan tujuan bisa menekan angka kemiskinan masyarakat pessir ternyata belum tercapai secara maksimal. Padahal ketiga program ini menjadi program proritas dari kementrian kelautan perikanan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat pesisir sehingga bisa keluar dari jeritan kemiskinan.

Ternyata program pemberdayaan masyarakat pesisir yang dilakukan, tidak serta merta langsung memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, hal ini harus menjadi catatan bagi stakeholder terutama pemerintah bahwa, mekanisme pemberdaayan lewat program yang sudah dilaksanakan .harus dievalusi kembali untuk bisa menemukan titik kelemahan sehingga kedepan program pemberdayaan yang berlabel kemitraan tidak mengalami nasib serupa. Dintaranya meliputi;

Mekanisme Bantuan.

Salah satu ciri program pemberdaayan yang dilakukan oleh pemerintah adalah bagaiman mendorong tingkat partisipasi masyarakat dan menjadikan program tersebut merupakan bagian dari masyarakat, sehingga pendekatan bottom up menjadi cara terbaik dalam menyalurkan bantuan, karena masyarakat dilibatkan dalam hal prencanan program yang dilakukan. Akan tetapi sering pemerintah mengabaikan hal tersebut, yang dilakukan cenderung memaksa kepada masyarakat pesisir (nelayan) atas apa yang sudah direncanakan.

Kelompok Penerima Bantuan.

Program pemberdayaan yang berorientasi membangun kemandirian masyarakat, tentunya memiliki indikator indikator terhadap kelompok yang layak untuk mendapatkannya. Dan kelompok yang di bentuk harus berbasis kebutuhan sehingga dapat membangun sebuah kerja organisasi yang kuat. Namun yang terjadi dimana kelompok terbentuk hanyalah sebuah formalitas semata untuk mendapatkan bantuan, dan terkadang juga indikator kelompok sering diabaikan, dengan pepatah dikenal maka disayang, tak dikenal maka tak saying.

Bantuan Sasaran.

Sejumlah bantuan yang diberikan melalui program pemberdayaan harus tepat sasaran, dimana sesuai dengan kebutuhan masyarakat pesisir. Jika bantuan yang diberikan tidak sesuai maka pasti terjadi bias pemanfaatan. Untuk itu pemberi bantuan (pemerintah) harus betul betul mengetahui persoalan dan kebutuhan masyarakat yang menerima bantuan. Karena fakta dilapangan sring kali masyarakat menyelahgunakan bantuan yang diberikan.

Tim pendamping dan tim pemberdayaan.

Program pemberdaayan sepatutnya memiliki tim pendamping dan tim pemberdayaan yang berkualitas dan kredibel. Karena tugasnya mendampingi masyarakat dalam memanfaatkan bantuan yang diberikan, serta mengarahkan masyarakat untuk bisa menjalankan usaha dengan baik. Namun faktanya ada perekrutan tim pendamping yang tidak sesuai dengan mekanisme perekrutan, sehingga berdampak pada kinerja pendampingan. Hal ini akan berpengaruh pada pengelolaan dan pemanfaatan bantuan, karena masyarakat nelayan sebgaian besar memiliki pendidikan yang rendah.

Monitoring dan Evalusi.

Untuk mrngukur tingkat keberhasilan dari sebuah program, maka sangat penting dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap program yang sudah dijalankan. lemahnya data dari program program tersebut menunjukkan bahwa lemahnya Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh pihak terkait. Sehingga sulit mengukur keberhasilan dan kelemahan dari sebuah program.

Pendekatan pembangunan kelautan perikanan yang beroritensi pemberdayaan masyarakat pesisir, sudah banyak dilakukan. Akan tetapi tidak memberikan hasil yang optimal, mengambarkan bahwa pola pendekatan pemberdayaan yang selama ini belum bisa menjawab persoalan kemiskinan, keterbelakangan masyarakat pesisir. Oleh karena itu diharapkan program kedepan bisa menjadikan kegagalan program program sebelumnya sebagai pengalaman dan referensi sehingga dapat meminimalisir kegagalan yang terjadi.

Penulis : AWI DJALAL
(Pegiat Ocean Institute)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Download